apa itu pemda. Selain itu dana penyesuaian ditunjukan untuk tunjangan pendidikan, infrastruktur dan sarana, dan cukai. apa itu pemda

Di sisi lain, pemerintah tidak bisa serta merta ikut. Pemerintah desa tersusun atas kepala desa dan perangkat desa. "Sehingga tidak tergantung kepada [transfer]. Kemudian, tambahnya, hal itu juga dipengaruhi oleh kepuasan masyarakat ke pemerintah yang terus menurun, dan terkurasnya tenaga negara-negara Eropa. Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Hukum pemerintahan daerah adalah hukum yang mendasari, mengatur penyelenggaraan, serta pengelolaan pemerintahan daerah yang melibatkan pemerintah daerah. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD) Serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer proyek-proyek Pemda. ” Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:20 a. Definisi pemerintah dalam arti sempit mencakup semua fungsi, kegiatan, tugas, dan tugas eksekutif untuk mencapai. 36 C. , ‎Anasthasya. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (ke dua dari kanan) didampingi Wakil Gubernur Rusli Dg Palabbi (kanan) saat memimpin rapat evaluasi dan pengawasan realisasi APBD 2019 di Palu, Selasa (28/1/2020). 1 Fungsi Pemerintah Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. 7) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. 199 unit BUMDes yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019. 9 Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai/dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Beberapa manfaat tersebut, antara lain: 1. Bagaimana pedoman pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM akan menjadi topik pembahasan utama dalam tulisan hukum ini. Artinya, jika jumlah BUMDesa berdiri hingga tahun 2019 (50. Pada paparan APBN Kita, yang dilaksanakan pada 21 Oktober lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana transfer ke daerah hingga 30 September 2022 sudah tersalur sebesar Rp 552,6 triliun atau naik 2,1%. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah. Sejalan dengan RPJM Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014,Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja ” Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD”. Peserta BP. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan . Beberapa perbedaan BPJS Mandiri dengan Pemerintah antara lain: Peserta berhak memilih fasilitas layanan BPJS Kelas 1, Kelas 2, atau Kelas 3. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menghapus reciprocal account (akun RK PPKD di laporan keuangan SKPD dan akun RK SKPD di laporan keuangan PPKD). 25 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : Kewenangan pemerintah pusat. 25 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : Kewenangan pemerintah pusat. Ulasan Lengkap. A. Secara bahasa, pengertian agenda setting adalah “pengaturan agenda”. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah. Dana perimbangan Ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, selain pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain. Melalui artikel ini, saya membahas 3 sumber kewenangan pemerintah melalui atribusi, delegasi, dan mandat, yang secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan ↗. Sementara, PPPK sendiri adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Beberapa lembaga independen seperti Bank Sentral, dan Otoritas Jasa Keuangan juga masuk kategori ini. Beda BPJS PBI dan Non PBI, Cara Daftar, dan Aturannya. Otonomi daerah ini terkategorisasi menjadi beberapa jenis. Secara lebih terperinci, Pasal 4 ayat (1) PP No. Pelajari lebih lanjut tentang. Berdasarkan Pasal 6 UU 33/2004, lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, dan, komisi/potongan dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa. com – Pemerintah akan menerapkan sejumlah kebijakan baru pada 2022. 6. Simak penjelasan soal apa itu Undang-undang dan hukum di halaman selanjutnya. Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak tahun. pemda : Pemerintah Daerah : Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Budget ? pemda : Pemerintah. Media Aspirasi Masyarakat. Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik : 1. Disamping itu, dalam jangka panjang, setiap orang akan memperoleh manfaat dari hutan yang dikelola secara lestari. Milik Pribadi Pemerintah dan Milik Publik. Kajian mengenaio hubungan pemerintahan mencakup pembahasan mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai yang diperintah. Sementara Peserta Non PBI merupakan peserta bukan penerima bantuan Iuran yaitu peserta yang iuran bulanannya dibayarkan oleh sendiri / perusahaan. CRS adalah singkatan dari corporate social responsibility. PERMASALAHAN 1. Selain itu terjadi juga proses hibah aset tanah yang sertipikatnya belum diserahkan dan/atau belum beratas nama Pemkab Kulon Progo. Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. VGF adalah dana yang diberikan Pemerintah pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek yang biasanya digunakan dalam. Skola. Insentif ini telah diberikan sejak pertama kali pandemi Covid-19 merebak di Indonesia dan terus diperpanjang hingga masa pajak Desember 2021. Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Pengertian pemerintahan dalam arti luasSelain itu, harus memiliki kantor pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi, dan fasilitas umum yang memadai. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau kepanjangan dari LKPP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab. PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Badan Layanan Umum (disingkat BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan. Pemerintahan pusat mempunyai wewenang penuh pada urusan pemerintahan absolut. Yang pasti SILPA dan SiLPA adalah dua hal yang berurusan erat dengan masalah pembiayaan. Kemudian, tambahnya, hal itu juga dipengaruhi oleh kepuasan masyarakat ke pemerintah yang terus menurun, dan terkurasnya tenaga negara-negara Eropa dalam menyelesaikan perang Rusia-Ukraina. Sebelum memahami definisi KND, kita perlu memahami dulu definisi Investasi pemerintah secara akuntansi khususnya A kuntansi Pemerintah yang diatur dalam PP 71 Tahun 2010. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Di satu sisi, undang-undang memperbolehkan daerah untuk mengatur bagaimana keuangan daerahnya masing-masing termasuk dalam persoalan penggajian pegawai. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara. Ayat itu tentunya mendukung kehadiran pemerintahan daerah dan mendukung juga tentang pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal yang dulu. Selanjutnya. - Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, UNJ . 1. Apa itu PNS daerah ? PNS daerah merupakan PNS yang dalam kesehariannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik itu APBD provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. Posisi Utang Pemerintah per 31 Desember 2020 adalah 39,39 persen artinya masih jauh dibawah ketentuan. 80/2019. M aksud penulisan buku waktu itu selain merupakan bahan untuk memberikan kuliah kepada Mahasiswa Strata 1 Program Studi Ilmu Pemerin tahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. e. Lembaga Pemerintah. tirto. Mendorong Pemahaman Kedaerahan. Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah: 1. Pengertian dan Definisi Pemerintahan. 1. Badan Layanan Umum. [6] Artinya, Inpres bersifat regeling dan berlaku ke dalam (internal) termasuk sebagai peraturan kebijakan (beleidsregels). BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa. Lantas, sebenarnya apa itu social commerce yang kini dilarang pemerintah? Apa Itu Social Commerce. SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari. Secara garis besar, berdasarkan jangka waktunya investasi pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu investasi jangka pendek (1 tahun) dan investasi jangka. Perbedaan tugas. Pengertian desa – Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Berikut ini, ada beberapa yang termasuk dalam kategori urusan pemerintahan. December 23, 2019 0 2746. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Apa saja kebijakan itu? Empat di antaranya adalah tahapan penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertalite, kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi, penerapan kelas standar BPJS, dan penangkapan ikan dibatasi melalui sistem kuota. Perlu sejumlah tahap atau proses agar sebuah indikator kinerja utama dapat tercipta. Penerapan Ketentuan SiLPA BOSP di Tahun 2023. pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang. Dikarenakan banyak proyek KPBU tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomi, oleh karena itu Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa Viability Gap Fund (VGF). Kantor PDAM Tirta Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemerintahan Absolut. PNS dapat diangkat menjadi ASN oleh pemerintah dengan status sebagai pegawai tetap. itu di awal masa reformasi dibentuk Ketetapan MPR No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah bahwa pengertian pemerintah daerah yakni: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Muhammad Idris. Perangkat Daerah atau Organisasi Pemerintah Daerah ( OPD ) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab. 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini adalah pengertian. kesehatan; c. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) (sub unsur 1. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presiden, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer . Amdal adalah izin lingkungan. Penjelasan / Informasi Lebih Rinci (Detil) : Akronim / Singkatan : pemda. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia. Sebagai gantinya, instansi pemerintah. Pengertian BUMD adalah badan usaha yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan serta pembinaan pemerintah daerah (Pemda). Dia menjelaskan pusat mengalokasikan dana senilai Rp20 triliun untuk pinjaman PEN kepada pemda pada tahun 2021. Catat, 6 Kesalahan yang Tidak. Dalam pengelolaan keuangan daerah ada beberapa istilah yang hampir sama yaitu PPK,PPK-SKPD dan PPTK. Simak penjelasan jabatan eselon dan tingkatan eselon sesuai aturan pemerintah. Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. di dalam peraturan ini, pemerintah daerah harus secara cermat merencanakan APBNnya. Strategi mewujudkan ketahanan pangan. Objek : BMN berupa tanah dan/atau. Apa Itu Desentralisasi Fiskal? Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan 2 hal yang berkaitan erat. Saking pentingnya nih, APBN punya peran besar buat negara, lho. Selain itu, BUMN juga berujuk pada perusahaan yang sebagian besar sahamnya atau minimal 51 persen dikuasai oleh pemerintah. “Ketika pemerintah daerah berani merubah suatu peraturan yang bisa mempermudah suatu proses, bisa dibilang itu merupakan cara inovatif dan sudah menjadi bagian dari smart city. 3. Jakarta -. Ya, keduanya mirip-miriplah dengan BUMDesa. Social commerce adalah layanan yang melibatkan penjualan. Baca juga: Mengenal Arti Konglomerasi Bisnis. Fungsi. Semoga bermanfaat bagi kamu yang sedang kuliah pada fakultas ekonomi dan bisnis, dan fakultas ilmu sosial dan politik atau bagi kamu yang sudah bekerja dengan tugas pekerjaan yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Dati II dapat berupa Kabupaten Dati II atau Kotamadya Dati II. Pengertian Agenda Setting. Lembaga pertanahan adalah Badan Pertanahan Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Written by Nandy. Definisi hak pengelolaan dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (“PP 40/1996”) yang menjelaskan bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, ketentuan dalam menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah: Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Menurut aturan ini, pegawai Republik Indonesia adalah aparatur pemerintah yang terdiri atas PNS sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 1961, pegawai perusahaan umum (Perum), pegawai perusahaan jawatan (Perdjan), pegawai daerah, pegawai bank milik negara, serta pejabat atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan. . kesehatan; c. Memang benar mengenai pinjaman daerah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (“PP 54/2005”) tetapi peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (“PP 30/2011”). Dalam hal ini, nasabah harus memasukkan nomor rekening dan kata sandi untuk masuk ke akun mereka. KPBU – Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. Apa itu APBD? Pengertian APBD – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 957), maka persentasenya sudah mencapai sekitar. Akan tetapi menjadi peserta Bpjs kesehatan harus sesuai dengan jenis kepesertaaan nya seperti yang akan kita bahas tentang segmen kepesertaan Bpjs kesehatan, apa itu PPU, PBPU, PBI dan BP. Sebagai pelaksana kekuasaan negara, pemerintah merupakan suatu organisasi teknis yang dilengkapi. Sejalan dengan RPJM Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014,Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja ” Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD”. Apakah perbedaan/perubahan mendasar antara PP No. H. Pengertian Pemerintah Desa Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemerintah desa, lebih baiknya kita mengetahui pengertian pemerintah atau pemerintahan itu sendiri. Pemerintah Menjamin Apa yang Sudah Dijanjikan. Perilaku Keuangan (Financial Behavior) Menurut Undang-undang No. Setelah itu, Pemda perlu mengajukan pernyataan pendaftaran tersebut kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Definisi: Jenis: General Bond Obligasi yang dijamin oleh Keuangan. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas. Sebelum memberikan sebuah dana hibah, berikut syarat penerima dana hibah yang harus diketahui terlebih dahulu: Pemerintah; hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Sebagian besar orang pasti sudah tahu apa itu pajak. Artinya, jika jumlah BUMDesa berdiri hingga tahun 2019 (50. 803 formasi. Dana Perimbangan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. Di dalamnya terdapat rencana atas akan seperti apa suatu daerah dijalankan selama satu tahun ke depan. Wilayah ini dapat berupa negara, negara bagian atau provinsi dalam suatu negara, atau wilayah. Menteri PPN/Bappenas. Dan kedua yakni pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan kepada anak atau penerima hibah. Perusahaan Daerah. 2. Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pada menimbang huruf a disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka danUntuk mengetahui seperti apa itu IKU, kamu harus tahu dan kenal apa saja hal-hal yang berkenaan dengan IKU. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. 01 Kas di kas daerah. Pengertian Beasiswa, Manfaat hingga Jenisnya. ( (Dok. Jumlah penetapan formasi dari 56 kementerian dan lembaga, yakni 69. Memberikan pemahaman tentang. Pelaksanaan pengadaan tanahPertama, peraturan perundan-undangan, sesuai dengan UU No. Pemasukannya dapat dari mana, terus pengeluarannya dipakai buat apa aja. Pajak Daerah Menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2021, pemerintah telah menyediakan empat program bantuan pembiayaan rumah. Pengertian pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, ketentuan dalam menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah: Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Belanja Bantuan Sosial. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin. Hal ini terlihat dari banyaknya pelamar yang mendaftar saat rekrutmen ASN dibuka. Akronim pemda (pemerintah daerah) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia. Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya. 2. Apa tindak lanjut dengan diterbitkannya PP No. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai. Selain itu, SAP memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan. Perbedaan tugas. Daerah. J. Apa Itu Jurusan Ilmu Pemerintahan? Jurusan Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga-lembaga lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apa saja yang menjadi ruang lingkup PP No. com - 02/03/2021, 01:11 WIB. Di Indonesia, pemerintahan daerah diatur dengan UU No. Pajak PPh ditetapkan sebesar 2,5 persen yang dikalikan dengan nilai bruto pengalihan hak atas tanah (harga jual tanah saat dihibahkan). Dalam Undang-Undang ASN dijelaskan,. 199) kemudian dibagi dengan total desa saat ini (74.